Penandatanganan Kinerja Dan Penyerahan DPA Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun

27

KARIMUN, Hbabe.co.id-Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos, M. Si mengikuti Penandatanganan Kinerja (PK) sekaligus penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di halaman Kantor Bupati Kabupaten Karimun. Rabu (24/2) 

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Bupati Karimun H. Anwar Hasyim, M. Si, Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat, S. IP,  Sekretaris Daerah Dr. M. Firmansyah, seluruh kepala OPD dan  camat se-Kabupaten Karimun.

Dalam sambutan Sekda Kabupaten Karimun Dr. M. Firmansyah, M.Si, menyampaikan,  bahwa penilaian kinerja pemerintah daerah khususnya kabupaten karimun tahun 2019 masih memperoleh nilai B dan pada tahun 2020 ini masih dalam tahap proses penilaian. 

Secara penilaian internal untuk tahun 2019 tingkat seluruh OPD yang ada di kabupaten Karimun untuk penilaian 10 besar tahun 2019

  1. Inspektorat daerah 2. Baperlitbang 3. Badan Pendapatan Daerah 4. DPMPTSP  5. Dinas Sosial  6. Dinas kesehatan 7. Dinas PMD 8. Sekretariat Daerah 9. BPKAD 10. BKPSDM.

Sambungnya, dalam laporannya Sekda juga menyampaikan untuk OPD agar dapat Memeriksa, memperhatikan, mengawasi dan tidak hanya menandatangani sistem yang telah digunakan. 

“Karena apabila hal ini tidak kita cermati dari sekarang oleh seluruh pimpinan yang menilai masing-masing kinerja bawahannya, secara fisik hal ini berpengaruh terhadap tambahan pendapatan pegawai yang di peroleh,”ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si,  dalam sambutannya menyampaikan harapannya kepada semua pimpinan OPD agar dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran guna pencapaian indikator, target kinerja serta pelaporan capaian kinerja.

Dikatakan, pelaporan ini sangat penting sebagai upaya pengendalian program kegiatan, sekaligus evaluasi atas capaian kinerja yang dituangkan dalam dokumen laporan pemerintah daerah, tiap tahun anggaran dan diharapkan dari penilaian setiap tahunnya harus meningkat. 

Dalam Arahannya Bupati juga menyampaikan,  DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dapat dijadikan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan diharapkan agar seluruh OPD untuk komitmen dalam melaksanakan seluruh tanggungjawab, wewenang dan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan. 

“Tunjangan kerja yang diterima harus sesuai dengan beban kerja dan pekerjaan yang dilaksanakan dan harus dilaporkan serta tidak ada manipulasi data. Apabila ditemukan ketidak sesuaian tunjangan kerjanya dengan beban kerja dan laporan kerjanya tidak sesuai maka akan dilakukan pengembalian, maka dari itu kita harus ingatkan dan berikan motivasi,”ujarnya.

msazan