Diduga Gunakan Paspor Wisata, Pemberangkatan PMI Ilegal Marak di Batam, Mohon Atensi Kapolda Kepri dan Kapolresta Barelang

Batam, Hbabe.co.id – Pemberangkatan Pegawai Migran Indonesia (PMI) melalui pelabuhan internasional Batam center dan pelabuhan Harbour Bay menggunakan paspor Wisata menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, kususnya masyarakat Kota Batam.

Kuat dugaan adanya suap-menyuap terhadap para petugas yang bertugas di kedua pelabuhan tersebut dari para calo yang mengurus pemberangkatan PMI.

Hasil penelusuran media di kedua pelabuhan tersebut, permintaan paspor selama ini di kota Batam sangat tinggi, salah satu penyebabnya banyaknya pemberangkatan PMI melalui Kota Batam dengan menggunakan Paspor Wisata. Untuk itu, dimohon atensi dari Kapolda Kepri dan Kapolresta Barelang untuk dapat segera mengusut hal tersebut dengan melibatkan tim saber pungli.

Seperti dikatakan sumber yang ditemui awak media, di kedua pelabuhan tersebut, mengatakan setiap harinya pemberangkatan PMI non stop karena sudah terkoordinasi dengan rapi oleh semua pihak (tiket berangkat, Cop Paspor, sampai naik kapal) yang kordinir secara kolektif termasuk melibatkan agen kapal, setelah kapal berangkat agen kapal membagikan paspor PMI dalam kapal,” ucap salah satu sumber yang namanya dirahasiakan.

Ipoel Suryadi, Ketua Harian Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri kepada beberapa media mengatakan, jika apa yang disampaikan oleh sumber dan investigasi media benar adanya. Jadi wajar saja jika ada yang mengatakan bahwa oknum imigrasi pada kedua pelabuhan tersebut sebagai aktor pemberangkatan PMI.

“Sebab Imigrasi memiliki kewenangan untuk menentukan pemberangkatan seseorang, dan issu dilapangan pemberangkatan PMI ini sudah terkoordinir karena setiap bulan para calo PMI membagikan uang pelicin untuk oknum wartawan, adapun calo tersebut berinisial H,” kata Ipoel.

Untuk itu, Ipoel berharap tim saber pungli segera menangkap para pelaku, karena pengiriman PMI tidak secara prosedural sama saja seperti trafficking (penjualan manusia), sesuai dengan program Bapak Kapolri jenderal pol Listyo Sigit Prabowo polisi presisi.

Sementara, Paul laen aktivis Kota Batam kepada beberapa media mengatakan, menyangkut PMI ini menyangkut nama baik bangsa Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak memiliki ijin kerja, tentunya sangat disayangkan.

“Dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Kepada DPRD kota Batam agar semua terbuka siapa yang bermain. Dari hasil investigasi dilapangan, ternyata setiap PMI yang akan berangkat diminta uang sebesar Rp. 6 jt  hingga 7 jt oleh para calo, sedangkan untuk untuk pengurusan dokumen paspor ada calo tertentu yang mengurusnya selama ini bekerja sama dengan oknum imigrasi,” ujar Paul.

Untuk pemberitaan yang berimbang awak media melakukan konfirmasi kepada Kepala imigrasi Batam, Subki Miuldi, S. Kom, M.H, melalui Whatsaap namun tidak membalas dan hanya membaca saja.

Untuk kepentingan berita selanjutnya awak media akan berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai instansi yang membawahi imigrasi.( TIM ).

BERITA TERKAIT

spot_img
spot_img
spot_img

BERITA POPULER