Berikan Pemahaman Bernegara, Haripinto Harapkan Persatuan Dan Kesatuan Terjalin Dimasyarakat

14
Haripinto Tanuwidjaja Anggota DPD RI/MPR RI saat memberikan sosialisasi pemahaman Pancasila dan UUD 1945 kepada masyarakat

BATAM, HBABE.co.id-Haripinto Tanuwidjaja Anggota DPD RI/MPR RI terus melakukan edukasi pemahaman Pancasila terhadap masyarakat sebagai upaya untuk mempererat kesatuan dan persatuan ditengah masyarakat.

Haripinto berharap, dengan adanya pemahaman dan pengetahuan tentang Pancasila maka dipastikan perpecahan maupun permusuhan antar suku, ras maupun agama tidak akan mudah terjadi karena adanya pemahaman bernegara.

Dikatakan, Indonesia telah sejak lama mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara, Pancasila adalah ideologi nasional dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum.

“Kita harus pahami bahwa dalam negara kesatuan Indonesia kita berbagai suku, ras dan agama. Dengan adanya Pancasila kita dipersatukan sebagai satu kesatuan untuk membangun Indonesia melalui keanekaragaman suku, budaya, ras dan agama yang kita miliki,”kata Haripinto di hadapan masyarakat Paguyuban Kerukunan Keluarga Larantuka (KKL) Kota Batam, sabtu (28/11).

Dijelaskan, diletakannya Pancasila sebagai segala sumber hukum negara dalam pasal 2 UU 12/2011 mengandung arti bahwa pembentukan perundang-undangan atau produk-produk hukum lain yang ada di Indonesia harus berlandaskan Pancasila.

Lebih lanjut, jika mengkaji hubungan antara Pancasila dan Hirarki Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya kedudukan Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Namun patut digaris bawahi tambahnya, bahwa Pancasila bukanlah hukum dasar dan dasar hukum tertinggi, karena dalam hirarki peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 7 UU PPPU ( Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Kemudian timbulah pertanyaan, jika Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum mengapa Pancasila tidak dimasukan dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

“Jawabannya adalah dikarenakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sejatinya telah terakomodir dalam norma/pasal-pasal yang termuat dalam UUD NRI 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan,”katanya.

Dijelaskan kembali, yang dimana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 UU PPPU yang menyatakan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.

nando